Pembukaan Musrenbang Kabupaten
PEMBUKAAN MUSRENBANG
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2010
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2010
Bupati Sarolangun H. Hasan Basri membuka secara resmi Musayawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sarolangun Tahun 2010, Rabu, 10 Maret 2010 di Gedung Pola Bappeda Kabupaten Sarolangun. Pada acara tersebut dihadiri oleh Unsur Muspida, DPRD, Sekretaris Daerah, Para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Bappeda Provinsi Jambi, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Para Camat dan Delegasi Setiap Kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun, Tokoh Masyarakat, LSM, dan Ormas.
Disampaikan oleh Bupati H. Hasan Basri Agus, saat ini prioritas pembangunan nasional dan daerah haruslah sinergis. Musrenbang Kabupaten merupakan forum yang sangat penting guna menciptakan kesamaan pandangan dan harapan dari seluruh pelaku pembangunan dalam menserasikan kebijakan, strategi, program dan kegiatan prioritas Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2011. RKPD Tahun 2011 ini, merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2011.
Musrenbang sebagai salah satu tahapan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya diharapkan dapat mensinergikan dan memadukan dari hasil-hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2011. Hal ini sangat penting dilakukan dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD pada tahun Anggaran 2011.
Pada RKPD yang memuat program dan kegiatan yang akan disusun dan dilaksanakan pada tahun 2011 nantinya, akan tetap melanjutkan berbagai program dan kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat terutama program dan kegiatan bagi Keluarga Prasejahtera 8102. Diharapkan pada tahun 2011 nantinya berbagai program dan kegiatan dapat dicapai seusai dengan apa yang tertuang dalam RPJMD 2006-2011. Kita bersyukur, selama selang waktu empat tahun kepemimpinan ini, sudah banyak kemajuan pembangunan di daerah Kabupaten Sarolangun yang kita cinta ini.
Sementara itu menurut Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun, Ir, Syahrasaddin, M.Si, setiap proses dalam penyusunan dokumen perencanaan pembanguna, diperlukan adanya koordinasi antar SKPD dan partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan, melalui forum yang disebut Musrenbang.
Keluaran dari Musrenbang Kabupaten Sarolangun ini, diharapkan program dan kegiatan yang tersusun sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2011 sebagai substansi RKPD berdasarkan Tupoksi setiap SKPD. Dengan tersusunnya RKPD Tahun 2011, maka akan dijadikan pedoman utama dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, PPAS APBD dan penyusunan R-APBD TA. 2011, ungkap Kepala Bappeda Ir. Syahrasaddin, M.Si.
Musrenbang dilaksanakan satu hari penuh dengan mekanisme pelaksanaan adalah Pemaparan dari Bappeda Provinsi Jambi, pemaparan dari masing-masing Camat dalam Kabupaten Sarolangun, sedangkan pembahasan usulan program dan kegiatan akan dilaksanakan melalui sidang kelompok, yaitu kelompok Infrastruktur, Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat, Sumber Daya Manusia, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum, dan Pelayanan Publik (dr).
Disampaikan oleh Bupati H. Hasan Basri Agus, saat ini prioritas pembangunan nasional dan daerah haruslah sinergis. Musrenbang Kabupaten merupakan forum yang sangat penting guna menciptakan kesamaan pandangan dan harapan dari seluruh pelaku pembangunan dalam menserasikan kebijakan, strategi, program dan kegiatan prioritas Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2011. RKPD Tahun 2011 ini, merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2011.
Musrenbang sebagai salah satu tahapan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya diharapkan dapat mensinergikan dan memadukan dari hasil-hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2011. Hal ini sangat penting dilakukan dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD pada tahun Anggaran 2011.
Pada RKPD yang memuat program dan kegiatan yang akan disusun dan dilaksanakan pada tahun 2011 nantinya, akan tetap melanjutkan berbagai program dan kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat terutama program dan kegiatan bagi Keluarga Prasejahtera 8102. Diharapkan pada tahun 2011 nantinya berbagai program dan kegiatan dapat dicapai seusai dengan apa yang tertuang dalam RPJMD 2006-2011. Kita bersyukur, selama selang waktu empat tahun kepemimpinan ini, sudah banyak kemajuan pembangunan di daerah Kabupaten Sarolangun yang kita cinta ini.
Sementara itu menurut Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun, Ir, Syahrasaddin, M.Si, setiap proses dalam penyusunan dokumen perencanaan pembanguna, diperlukan adanya koordinasi antar SKPD dan partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan, melalui forum yang disebut Musrenbang.
Keluaran dari Musrenbang Kabupaten Sarolangun ini, diharapkan program dan kegiatan yang tersusun sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2011 sebagai substansi RKPD berdasarkan Tupoksi setiap SKPD. Dengan tersusunnya RKPD Tahun 2011, maka akan dijadikan pedoman utama dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, PPAS APBD dan penyusunan R-APBD TA. 2011, ungkap Kepala Bappeda Ir. Syahrasaddin, M.Si.
Musrenbang dilaksanakan satu hari penuh dengan mekanisme pelaksanaan adalah Pemaparan dari Bappeda Provinsi Jambi, pemaparan dari masing-masing Camat dalam Kabupaten Sarolangun, sedangkan pembahasan usulan program dan kegiatan akan dilaksanakan melalui sidang kelompok, yaitu kelompok Infrastruktur, Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat, Sumber Daya Manusia, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum, dan Pelayanan Publik (dr).
