Bupati dan Wakil Ketua I DPRD Terima LHP BPK Perwakilan Jambi

BUPATI DAN WAKIL KETUA I DPRD KABUPATEN SAROLANGUN
TERIMA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK PERWAKILAN PROVINSI JAMBI

Bupati Sarolangun Drs. H. Cek Endra bersama Wakil Ketua I DPRD Amir Mahmud menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2017 dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jambi Drs. Parna,MM, bertempat di ruang rapat kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Jum’at (29/6/2018).

Pada acara tersebut turut menghadiri Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Sekretaris Daerah/Plt. Ka. Inspektorat Drs. H. Thabroni Rozali, MM, Asisten III Hazrian,SE,M.Si, Kepala BPPKAD Emalia Sari, SE, Kabag. Keuangan dan Perencanaan Sekretariat DPRD Harris Munandar,S.Pt,ME, Kabid. Aset BPKAD  Idham Khalid, SE dan Staf BPKAD.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi mengatakan pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan memberikan opini atas LKPD. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan. Opini yang diberikan oleh Pemeriksa terhadap LHP atas LKPD Kabupaten Sarolangun adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dan juga dari hasil LHP ini diharapkan Pemda segera untuk menindaklanjutinya.

Bupati Sarolangun juga memberikan kata sambutan, dengan diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Provinsi Jambi, kedepan kami berkomitmen tetap mempertahankan WTP dengan tetap menjaga komitmen yang kuat untuk taat pada peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan Daerah.

Hampir 10 (sepuluh) tahun kami mengejar opini WTP, dan baru dua kali memperoleh WTP yaitu di tahun kemarin menerima LHP BPK dengan opini WTP dan ditahun ini juga WTP, dengan adanya opini WTP ini kami banyak mendapatkan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat, “ujar Bupati.

Wakil Ketua I DPRD, mengucapkan terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Jambi yang telah memberikan opini WTP terhadap LHP atas LKPD Pemda Kabupaten Sarolangun TA. 2017. Selanjutnya, Kami dari unsur Pimpinan beserta Anggota Dewan, dalam rangka melaksanakan fungsinya yakni fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan maka akan menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK ini.